64.jpeg)
'Aisyiyah dalam rangka menghadapi pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014 akan melaksanakan sesuai dengan khittah Muhammadiyah dan Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah. Dalam maklumat Kebangsaan pada butir ketiga bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada Anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.
Demikian isi poin pertama dari Rekomendasi Kebangsaan yang
merupakan hasil dari Keputusan Tanwir II ’Aisyiyah yang dibacakan oleh
Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Rohimi Zamzam dalam Sidang Pleno penutupan
Tanwir II di STIKES Surakarta, Jateng, Ahad (8/8). Dalam rekomendasi tersebut
juga mencantumkan kriteria Calon Presiden RI yang diantaranya harus berjiwa
relijius serta memiliki visi dan karakter sebagai negarawan. “Memiliki visi dan
karakter kuat sebagai negarawan yang mampu membangun solidaritas kebangsaan,
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, partai politik
dan kroni,” ungkap Rohimi. Pada sisi lain, ‘Aisyiyah juga meminta Presiden
terpilih, dalam pemerintahannya nanti serius menjalankan kebijkan yang berpihak
pada kepentingan kelompok perempuan dengan menyediakan lapangan kerja serta
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. “Pemerintah terpilih
juga harus memikirkan penyediaan anggaran yang proporsional bagi kepentingan
perempuan dalam segala bidang, menjalankan kebijakan affirmative action keterwakilan
perempuan di lembaga-lembaga publik,” tegas Rohimi. Untuk mengawal kader
‘Aisyiyah agar dapat memilih secara cerdas, ‘Aisyiyah mempunyai tanggungjawab
untuk memberikan pendidikan pemilih. “Oleh karenanya kepada para pimpinan
Aisyiyah diharapkan untuk memberikan pendidikan pemilih kepada warga agar
menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggungjawab berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan dalam Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah butir
ketiga,” ungkap Rohimi.
Siapkan Kader
Rekomendasi Tanwir II ’Aisyiyah yang ditandatangani langsung
oleh Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini dan Sekretaris Umum
Dyah Siti Nuraini juga menyuratkan ‘Aisyiyah untuk melakukan peran-peran
kebangsaan. ‘Aisyiyah harus terus menerus melakukan pendidikan politik secara
berkelanjutan. Dan diantara peran tersebut, Rekomendasi Tanwir II menegaskan
penyiapan kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan.
Kesemuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan cita-cita
‘Aisyiyah dalam mengemban misi terwujudnya “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun
Ghafur” yakni masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan
berdaulat.
Berikut isi lengkap Rekomendasi Tanwir II ‘Aisyiyah
Surakarta
Keputusan Tanwir Aisyiyah
REKOMENDASI KEBANGSAAN
Bismillahirrahmanirarahim
1. ‘Aisyiyah dalam
rangka menghadapi pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014 akan melaksanakan
sesuai dengan khittah Muhammadiyah dan Maklumat Kebangsaan
Muhammadiyah. Dalam maklumat Kebangsaan pada butir ketiga bahwa
Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada Anggotanya untuk menggunakan hak
pilihnya secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan rasional dan
spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Dalam
menentukan pilihan hendaknya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a) Berjiwa relijius, taat
beribadah dan berintegritas tinggi, sejalan antara kata dan perilaku;
b) Memiliki visi dan karakter kuat
sebagai negarawan yang mampu membangun solidaritas kebangsaan, mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, partai politik dan kroni;
c) Berani mengambil keputusan
strategis dalam memecahkan masalah-masalah krusial bangsa dengan tetap
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab;
d) Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan
hukum, serta penyelamatan asset dan kekayaan negara;
e) Menjaga kewibawaan dan
kedaulatan nasional dari berbagai ancaman dari dalam dan di luar negeri;
f) Memiliki strategi
perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa; dan
g) Berkomitmen terhadap
aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.
2. ‘Aisyiyah sebagai
organisasi masyarakat sipil bertanggungjawab untuk mengawal proses transformasi
kepemimpinan nasional melalui pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.
Sebagai mana Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah bahwa warga ‘Aisyiyah
diharapkan memilih secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan
rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.
Oleh karenanya kepada para pimpinan Aisyiyah diharapkan untuk memberikan
pendidikan pemilih kepada warga agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan
bertanggungjawab berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Maklumat
Kebangsaan Muhammadiyah butir ketiga.
3. Dalam rangka
menyongsong abad kedua ‘Aisyiyah melakukan peran-peran kebangsaan, maka
‘Aisyiyah harus terus menerus melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan
dan menyiapkan kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa
depan. Kesemuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan cita-cita
‘Aisyiyah dalam mengemban misi terwujudnya “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun
Ghafur” yakni masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan
berdaulat.
4. ‘Aisyiyah sebagai
organisasi yang sudah berusia satu abad dalam perjuangan pergerakan untuk mencerahkan
bangsa telah memiliki model, modal dan kemampuan SDM dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai model, modal dan potensi SDM
ini telah dibuktikan dalam berbagai program dan kegiatan yang meliputi bidang
pendidikan (sekolah formal maupun informal); bidang kesehatan (Rumah Sakit,
balai-balai kesehatan, penyuluhan dan pemberdayaan kesehatan); bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan (dengan Gerakan Bela/Beli ‘Aisyiyah, Sekolah
Wirausaha yang mempersiapkan para perempuan menjadi mandiri yang berkarakter
Islami dan berjiwa nasionalisme, memberikan pelatihan kepada TKI purna untuk
mandiri; penguatan lokal leader, pendampingan dan konsultasi hukum, pendidikan
politik dan partisipasi ‘Aisyiyah dalam kegiatan sosial lainnya seperti pendirian
asrama yatim piatu dan perhatian pada lansia. Dengan memperhatikan
Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah dan peran Aisyiyah bagi Negara Indonesia
selama ini, ‘Aisyiyah menyerukan kepada Capres dan Cawapres terpilih pada
pemilu 9 Juli 2014, agar dalam pemerintahan periode 2014-2019 memperhatikan dan
dapat menggunakan pemikiran-pemikiran, model dan pengalaman serta konstribusi
‘Asyiyah untuk negara dan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai
persoalan bangsa, terutama berhubungan dengan persoalan perempuan dan anak-anak
di berbagai bidang.
5. ‘Aisyiyah dalam
menjalankan dakwahnya dihadapkan pada berbagai tantangan bangsa yang sangat
kompleks di antaranya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Angka
kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yang mana perempuan merupakan
kelompok yang paling rentan dan menderita dalam kondisi kemiskinan itu. Dalam
kondisi kemiskinan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan
masyarakat ; rendahnya akses pendidikan serta rendahnya akses kepada pekerjaan
dengan upah yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum. Kemiskinan juga
menjadi faktor terjadinya tindak kekerasan pada perempuan. Secara khusus tindak
kekerasan yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak yang sudah
pada tahap darurat kekerasan. Masalah lain adalah eksploitasi sumber daya alam
yang terus menerus dan sebagian besar dikuasai oleh pihak asing akan berdampak
pada semakin tingginya jurang kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pada satu
sisi tindak korupsi yang menggurita di berbagai lini, di tengah penegakan hukum
yang masih memprihatinkan; berkembangnya perilaku hedonistik, materialistik,
pragmatis dan opportunistik serta permasalahan lain.
6. ‘Aisyiyah mendesak
kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melakukan tindakan-tindakan
strategis, antara lain :
a. Menjalankan kebijakan
ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya
sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 melalui kebijakan progresif yang
berpihak UMKM/usaha kecil dan secara khusus kebijakan ekonomi untuk
memberdayakan kelompok perempuan, kebijakan mengurangi hutang LN, menjaga
asset-aaset bangsa untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kedaulatan
pangan dan energi yang berpihak pada kelompok petani, nelayan, buruh dan
kelompok marginal lainnya.
b. Pemerintah secara
lebih serius menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok
perempuan antara lain penyediaan lapangan kerja dan perlindungan pada tenaga
kerja perempuan, menyediakan anggaran yang proporsional bagi kepentingan perempuan
dalam segala bidang, menjalankan kebijakanaffirmative action keterwakilan
perempuan di lembaga-lembaga publik.
c. Menjalankan kebijakan
yang berpihak pada kelompok lansia agar mendapatkan jaminan kehidupan yang
berkualitas sebagai warga negara.
d. Menjalankan kebijakan
yang memberikan rasa aman dan perlindungan kepada semua warga negara dari
tindak kekerasan apapun dan menindak tegas pelaku tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
e. Menindak tegas pelaku
korupsi dan memberikan hukuman yang berdampak pada efek jera para koruptor.
f. Menjalankan
kebijakan yang mendorong dan memperkuat kualitas kehidupan keluarga yang
berdampak pada meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.
g. Menjalankan kebijakan
pendidikan yang memiliki nilai-nilai utama dan berkharakter tinggi di semua
jenjang pendidikan.
7. Kepada anggota
legislatif yang terpilih dalam periode tahun 2014-2019 agar menjalankan amanah,
tanggungjawab dan bekerja secara sungguh-sungguh menjalankan peran dan fungsi untuk
kepentingan rakyat.
Surakarta, 8 Juni 2014
Ketua Umum Sekretaris Umum
Dra. Hj. Siti
Noordjannah Djohantini, MM, M.Si
Dra. Dyah Siti Nuraini
Posting Komentar